JAKARTA_IP– Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, membawa sejumlah agenda strategis pembangunan desa saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar program pembangunan lebih selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Bassam didampingi sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Perikanan.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan seperti perikanan, pala, dan cengkeh, hingga percepatan pembangunan kawasan yang masih menghadapi ketertinggalan. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan.
Selain itu, perhatian diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelompok masyarakat agar pengelolaan keuangan maupun aset desa berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
Bassam menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi, melainkan langkah untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diterjemahkan menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat Halmahera Selatan.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program nasional benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di desa-desa. Dukungan pemerintah pusat sangat penting agar percepatan pembangunan dapat berlangsung merata, sehingga desa-desa di Halmahera Selatan semakin mandiri, produktif, dan memiliki daya saing,” ujar Bassam.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap kolaborasi dengan Kemendes PDT semakin kuat, sekaligus membuka peluang dukungan program dan pendampingan yang mampu mempercepat pembangunan desa sebagai fondasi utama pertumbuhan daerah.
