SOFIFI_IP– Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan tekanan kebutuhan publik yang terus meningkat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara justru mengalokasikan anggaran jumbo untuk menopang mobilitas dan pengamanan Gubernur Sherly Tjoanda Laos serta Wakil Gubernur Sarbin Sehe sepanjang tahun anggaran 2026.
Dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP mencatat, total anggaran yang digelontorkan untuk perjalanan dinas, jasa pengamanan atau bodyguard, hingga sejumlah pos penghargaan dan penanganan sosial mencapai Rp12,294 miliar.
Angka fantastis itu tersebar dalam sedikitnya 13 paket belanja yang dikelola Biro Umum Setda Provinsi Maluku Utara. Porsi terbesar terserap untuk perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang mencapai Rp8,95 miliar. Sementara biaya jasa pengamanan dan tenaga bodyguard menembus Rp1,2 miliar.
Tak berhenti di situ, dokumen pengadaan yang diumumkan sejak 1 Februari 2026 itu juga memuat sejumlah pos anggaran lain bernilai besar. Di antaranya uang penghargaan atas suatu prestasi, penanganan dampak sosial kemasyarakatan, serta hadiah bersifat perlombaan dengan total nilai mencapai Rp2 miliar.
Jika ditotal keseluruhan, belanja untuk menopang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut menyedot APBD Maluku Utara hingga belasan miliar rupiah dalam setahun. Seluruh paket pengadaan itu dijadwalkan berjalan penuh selama Januari hingga Desember 2026.
Besarnya anggaran tersebut kini mulai memantik perhatian publik, terutama ketika kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah sektor masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Di tengah tuntutan transparansi dan efektivitas penggunaan APBD, publik tentu menunggu penjelasan: sejauh mana belanja miliaran rupiah itu benar-benar berdampak bagi kepentingan rakyat, atau sekadar menjadi ongkos mahal kekuasaan.
