Empat anggota DPRD mengendus adanya pihak yang diduga sengaja memainkan isu untuk memperkeruh hubungan Bupati dan Wakil Bupati. Pemerintah membantah, menegaskan keduanya tetap harmonis dan fokus menjalankan pemerintahan.
TOBELO_IP– Isu dugaan retaknya hubungan politik di pucuk kepemimpinan Kabupaten Halmahera Utara memasuki babak baru. Sejumlah anggota DPRD secara terbuka menyoroti adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang bermain di balik layar untuk memperuncing hubungan antara Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, dan Wakil Bupati Dr. Kasman Hi Ahmad. Namun di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara membantah keras isu tersebut dan memastikan keduanya tetap bekerja dalam satu komando.
Sorotan itu mengemuka setelah beredar berbagai narasi, selebaran hingga aksi yang dinilai mengarah pada upaya mendiskreditkan Bupati. Sejumlah legislator menilai kemunculan isu tersebut bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan patut dicermati karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan mencoreng citra daerah.
Empat anggota DPRD Halmahera Utara lintas fraksi, yakni Janlis G. Kitong (Demokrat), Irwan Jam (PDIP), Fahmi Musa (PKB), dan Nursulaiman Hamid (NasDem), menyampaikan keprihatinan atas situasi yang berkembang.
Janlis mengaku menemukan pola yang menurutnya tidak lazim. Ia menyoroti momen ketika Wakil Bupati berada di luar daerah, bersamaan dengan munculnya penyebaran flyer, selebaran, hingga aksi di Jakarta yang berisi kritik keras terhadap Bupati.
“Apakah semua ini sudah disetting dan direncanakan sejak awal? Ini menjadi tanda tanya besar, bukan hanya bagi kami di DPRD, tetapi juga masyarakat,” ujarnya di Alun-Alun Tobelo, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Janlis, jika isu tersebut terus dibiarkan bergulir tanpa klarifikasi yang memadai, dampaknya tidak berhenti pada hubungan elite politik semata. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta keyakinan investor untuk menanamkan modal di Halmahera Utara.
“Ketika publik melihat pimpinan daerah tidak solid, persepsi yang muncul adalah instabilitas pemerintahan. Kondisi seperti ini bisa menghambat investasi, mempengaruhi pelayanan publik, bahkan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Janlis juga menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum yang disebut berupaya memperlebar jarak antara Bupati dan Wakil Bupati. Namun hingga kini, tudingan tersebut belum disertai bukti yang dipublikasikan kepada publik.
Ia berharap seluruh pihak menghentikan manuver yang berpotensi memperkeruh keadaan dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik.
“Sudahi narasi yang memecah belah. Energi pemerintah seharusnya difokuskan untuk membangun Halmahera Utara, bukan disibukkan oleh konflik yang justru merugikan daerah,” katanya.
Pemda Bantah Ada Keretakan
Di tengah menguatnya spekulasi, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memastikan isu keretakan hubungan Bupati dan Wakil Bupati tidak berdasar.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian sekaligus Juru Bicara Pemerintah Daerah, Yandre Sumtaki, menegaskan hubungan kedua pimpinan daerah tetap berjalan harmonis.
“Informasi mengenai keretakan hubungan Bupati dan Wakil Bupati tidak benar. Keduanya tetap berkomunikasi dan menjalankan tugas pemerintahan sesuai fungsi masing-masing,” kata Yandre.
Ia menegaskan, seluruh agenda pemerintahan dan program prioritas tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan visi pembangunan daerah dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh isu-isu yang berkembang.
Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat agar lebih selektif menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi.
“Fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat pelayanan publik, menjaga stabilitas pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan optimal. Karena itu, kami berharap masyarakat tetap menjaga suasana yang kondusif demi kepentingan bersama,” ujar Yandre.
Meski demikian, menguatnya pernyataan dari sejumlah anggota DPRD dan bantahan resmi pemerintah menunjukkan bahwa isu mengenai soliditas kepemimpinan di Halmahera Utara telah menjadi perhatian publik. Perbedaan narasi antara kritik politik dan klarifikasi pemerintah menjadi ruang yang masih menyisakan pertanyaan, yang pada akhirnya akan diuji oleh konsistensi komunikasi serta kinerja kedua pemimpin daerah dalam waktu ke depan,”(EWS).
