TERNATE_IP– Pemerintah Kota Ternate bersiap melakukan perombakan besar di lingkar birokrasi. Sebanyak 12 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat Eselon II akan dibuka melalui mekanisme seleksi terbuka dalam waktu dekat.
Langkah ini menjadi sinyal kuat dimulainya penataan birokrasi di era pemerintahan Wali Kota Ternate, sekaligus upaya mengakhiri kekosongan sejumlah posisi strategis yang selama ini masih diisi pelaksana tugas (Plt) maupun pejabat yang memasuki masa purnatugas.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Samin Marsaoly, mengatakan panitia seleksi telah dibentuk sebagai tahapan awal pelaksanaan lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
“Ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif tanpa kekosongan jabatan strategis yang berdampak pada pelayanan publik,” kata Samin, Senin (25/5/2026).
Adapun jabatan yang akan dilelang meliputi Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Keuangan, Kepala Pelaksana BPBD, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Staf Ahli, hingga Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Menurut Samin, proses seleksi dirancang dengan pola terbuka dan kompetitif. Pemerintah Kota Ternate menggandeng tim asesor independen dari Manado untuk memastikan proses berjalan profesional dan bebas intervensi.
Setiap peserta nantinya akan melewati serangkaian tahapan, mulai dari uji kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) di Kantor BKN Regional XI, penulisan makalah, wawancara mendalam, hingga penelusuran rekam jejak.
“Seluruh tahapan akan mengedepankan prinsip objektivitas dan profesionalitas agar menghasilkan pejabat yang benar-benar sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah,” ujarnya.
Pelaksanaan seleksi dijadwalkan dimulai pada Juni 2026 setelah Pemerintah Kota Ternate mengantongi persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pemkot menargetkan seluruh posisi strategis tersebut sudah terisi definitif paling lambat Juli 2026 agar agenda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
Samin juga memastikan seleksi terbuka ini memberi ruang yang sama bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi syarat administratif maupun kompetensi.
“Seleksi ini terbuka dan dilaksanakan secara objektif tanpa praktik titipan maupun intervensi pihak tertentu,” katanya.
