TERNATE_IP– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Berjuang Bersama Masyarakat dan Aliansi Unkhair Bergerak menggelar aksi demonstrasi di Kota Ternate, Senin (15/6/2026).
Mereka menyuarakan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga meningkatnya keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai urusan sipil.
Aksi berlangsung di dua titik berbeda. Aliansi Unkhair Bergerak mengawali demonstrasi di depan kediaman Gubernur Maluku Utara, sementara Aliansi Berjuang Bersama Masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate.
Dalam orasinya, massa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi memicu efek berantai terhadap perekonomian masyarakat. Selain berdampak pada biaya distribusi barang dan jasa, kebijakan tersebut dinilai dapat memengaruhi ketersediaan BBM bersubsidi di tingkat masyarakat.
Koordinator aksi Aliansi Berjuang Bersama Masyarakat, Mikel, mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi berisiko membuka ruang praktik penyalahgunaan distribusi energi yang pada akhirnya merugikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kenaikan BBM non-subsidi berpotensi menimbulkan permainan dalam distribusi BBM sehingga dapat berdampak pada kelangkaan BBM subsidi yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Selain isu energi, para demonstran juga menyoroti alokasi anggaran negara yang dinilai terlalu terkonsentrasi pada Program Makan Bergizi Gratis. Menurut mereka, kebijakan tersebut berimplikasi pada berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dasar.
Massa menilai sejumlah wilayah di Maluku Utara masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan publik, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan jalan di daerah-daerah terpencil seperti sejumlah wilayah di Halmahera dan Pulau Batang Dua.
Dalam aksi itu, mahasiswa juga mengkritisi semakin luasnya keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintahan. Mereka menilai perlu ada batas yang jelas antara fungsi pertahanan negara dan urusan sipil agar prinsip demokrasi tetap terjaga.
“Kami melihat ruang keterlibatan TNI dalam berbagai program publik semakin luas. Hal ini perlu menjadi perhatian agar fungsi utama TNI sebagai penjaga pertahanan dan kedaulatan negara tetap berjalan sesuai koridornya,” kata Mikel.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan menjadi bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai kebijakan nasional yang dinilai berdampak langsung pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah,”(EWS).
