TERNATE_IP– Narasi efisiensi anggaran yang berulang kali disampaikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini berhadapan dengan fakta lain yang tersimpan dalam dokumen pengadaan. Di tengah keluhan mengenai tekanan fiskal dan kondisi arus kas daerah yang disebut belum sepenuhnya stabil, miliaran rupiah belanja kegiatan seremonial justru terkonsentrasi pada satu penyedia jasa.
Hasil penelusuran menunjukkan, Modiv Production menjadi pihak yang paling dominan dalam pengelolaan berbagai kegiatan pendukung acara pemerintah daerah selama dua tahun terakhir. Mulai dari penyelenggaraan event, penyediaan peralatan pendukung, publikasi, hingga fasilitas penunjang kegiatan resmi pemerintah.
Nilainya tidak kecil.
Pada tahun anggaran 2025, perusahaan tersebut tercatat mengelola paket kegiatan senilai sekitar Rp3,2 miliar. Sementara pada 2026, kembali memperoleh alokasi pekerjaan dengan nilai mencapai Rp2,096 miliar. Secara akumulatif, total anggaran yang terhubung dengan perusahaan tersebut mencapai Rp5,297 miliar.
Besarnya nilai tersebut tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah, tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai pola distribusi belanja pemerintah dan tingkat kompetisi dalam proses pengadaan.
Apalagi, perusahaan tersebut diketahui berkedudukan di lantai satu Bela Hotel and Convention, lokasi yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pusat pelaksanaan berbagai agenda resmi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Fakta itu menjadi perhatian karena sebagian besar kegiatan yang menggunakan jasa penyelenggara acara maupun fasilitas pendukung pemerintahan beririsan dengan kebutuhan yang sama, rapat, festival, seremoni, publikasi, dan kegiatan protokoler.
Di titik inilah pertanyaan publik mulai mengemuka. Mengapa sebagian besar kebutuhan jasa event pemerintah terkonsentrasi pada satu perusahaan?
Apakah kondisi tersebut lahir dari kompetisi yang sehat, atau justru mencerminkan minimnya pilihan penyedia dalam sistem pengadaan daerah?
Owner Modiv Production, Anas Budintara, menegaskan seluruh pekerjaan yang ditangani perusahaannya diperoleh melalui mekanisme yang berlaku dalam sistem pengadaan pemerintah.
Menurut dia, perusahaan yang masuk dalam katalog elektronik wajib melalui proses verifikasi administrasi dan legalitas yang ketat.
“Vendor event yang punya katalog di Maluku Utara kayaknya cuma saya,” kata Anas saat dikonfirmasi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan satu realitas yang menarik, minimnya jumlah penyedia jasa sejenis yang mampu masuk dalam ekosistem pengadaan pemerintah daerah.
Namun, bagi sejumlah kalangan, persoalan utamanya bukan semata-mata soal legalitas administrasi. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana belanja daerah diprioritaskan di tengah tuntutan efisiensi dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin besar.
Pengurus DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Usman Mansur, menilai belanja seremonial bernilai miliaran rupiah sulit dilepaskan dari perdebatan mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah daerah.
Menurut dia, publik berhak mempertanyakan konsistensi pemerintah ketika pada satu sisi mengeluhkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, namun pada sisi lain tetap mengalokasikan anggaran besar untuk kegiatan yang sifatnya penunjang acara.
“Ketika pemerintah berbicara tentang efisiensi dan kondisi cash flow yang bermasalah, masyarakat tentu akan bertanya mengapa belanja seremonial justru tetap mendapat ruang yang begitu besar dalam APBD,” ujarnya.
Penelusuran terhadap dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) menunjukkan sedikitnya tujuh paket kegiatan tersebar di sejumlah OPD dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Di antaranya pemeliharaan videotron di Ternate dan Sofifi, pengadaan perlengkapan acara, Festival Bintang Timur, dukungan Festival Qasidah, jasa event organizer Rakornis PMD, hingga sewa media publikasi dan videotron.
Secara administratif, seluruh kegiatan tersebut memang tercatat sebagai bagian dari program kerja perangkat daerah. Namun secara substantif, besarnya porsi anggaran untuk kegiatan penunjang seremoni tetap memunculkan perdebatan mengenai skala prioritas pembangunan.
Terlebih ketika kebutuhan dasar pelayanan publik, kesejahteraan aparatur, hingga berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Pada akhirnya, yang menjadi persoalan bukan sekadar siapa penyedia jasanya. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menjelaskan kepada publik alasan di balik prioritas anggaran tersebut, serta memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat.
Sebab dalam tata kelola pemerintahan modern, transparansi bukan hanya soal kepatuhan terhadap prosedur. Transparansi juga menyangkut kemampuan pemerintah menjelaskan mengapa suatu belanja dianggap penting, terutama ketika anggaran daerah sedang menghadapi tekanan yang tidak ringan,”(EWS).
