TERNATE _IP- Di tengah ledakan industri nikel yang menjadikan Maluku Utara salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah provinsi justru menghadapi persoalan paling mendasar, membayar pegawainya sendiri.
Ironi itu mengemuka setelah Sherly Tjoanda Gubernur Maluku Utara saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI yang dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Rini Widyantini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB), Sherly mengakui mengalami tekanan fiskal serius yang mengancam pembayaran gaji ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama guru dan tenaga kesehatan.
Provinsi yang selama beberapa tahun terakhir menikmati lonjakan investasi dan ekspor tambang itu kini berhadapan dengan kenyataan pahit. Dana yang tersedia tidak lagi sebanding dengan kewajiban belanja pegawai yang terus membengkak.
Data yang dipaparkan pemerintah daerah menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima hanya sekitar Rp960 miliar. Sementara kebutuhan pembayaran gaji pegawai dan PPPK mencapai Rp1,1 triliun. Selisih lebih dari Rp140 miliar itu menciptakan jurang fiskal yang harus ditutup dengan sumber pendanaan lain yang belum tentu tersedia.
Di atas meja birokrasi, angka itu mungkin terlihat sebagai persoalan neraca. Namun di lapangan, defisit tersebut bermakna lain, ketidakpastian bagi guru yang mengajar di ruang-ruang kelas pelosok dan tenaga kesehatan yang setiap hari menjaga layanan dasar masyarakat.
Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi fiskal daerah yang selama ini bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ketika dana transfer tidak cukup atau pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami keterlambatan, pemerintah daerah langsung kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajiban dasarnya.
Padahal Maluku Utara bukan daerah miskin sumber daya. Dari perut bumi provinsi kepulauan ini mengalir miliaran dolar nilai ekspor mineral setiap tahun. Namun besarnya aktivitas ekonomi itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Persoalan semakin rumit karena sekitar 60 persen Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah disebut belum masuk ke kas pemerintah provinsi. Akibatnya, daerah memiliki hak atas pendapatan, tetapi tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo.
Kondisi tersebut menjadi gambaran nyata paradoks pembangunan yang selama ini jarang dibicarakan. Pertumbuhan ekonomi melesat, investasi meningkat, tetapi ruang fiskal pemerintah daerah justru menyempit.
Ancaman yang dihadapi juga tidak berhenti pada tahun ini. Rencana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional berpotensi memperberat tekanan APBD Maluku Utara. Pada saat bersamaan, aturan pemerintah pusat mewajibkan daerah menekan belanja pegawai agar tidak melampaui batas yang ditentukan undang-undang.
Di titik inilah muncul pertanyaan mendasar, bagaimana mungkin daerah yang menjadi salah satu pusat industri tambang terbesar di Indonesia justru kesulitan membayar guru dan tenaga kesehatan?
Pertanyaan tersebut tidak hanya menyoroti tata kelola anggaran daerah, tetapi juga menguji efektivitas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab ketika negara gagal memastikan kepastian penghasilan bagi guru dan tenaga kesehatan, yang dipertaruhkan bukan sekadar stabilitas APBD, melainkan kualitas pelayanan publik itu sendiri.
Krisis yang kini membayangi Maluku Utara menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan kesehatan fiskal. Angka-angka investasi boleh mencetak rekor, tetapi jika guru dan tenaga kesehatan mulai dihantui ketidakpastian gaji, maka ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan dalam tata kelola pembangunan.
Dan ketika sebuah daerah kaya sumber daya mulai kesulitan membayar para pelayan publiknya, sesungguhnya yang sedang dipertanyakan bukan hanya kemampuan fiskalnya, melainkan ke mana manfaat pertumbuhan ekonomi itu mengalir.'(EWS).
